Permenag No 22 Tahun 2020 tetang Ortaker UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

PERATURAN MENTER AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja; b. bahwa organisasi dan tata kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/ 1032/M.KT.01/2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja pada 5 (lima) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Lingkungan Kementerian Agama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Denpasar (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 31); Sugriwa Indonesia 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (2) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (3) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor. Pasal 2 Universitas pendidikan mempunyai akademik dan tugas dapat menyelenggarakan menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Universitas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program; b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, clan pengabdian kepada masyarakat dalam rumpun ilmu agama dan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; c. pembinaan Sivitas Akademika; d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu; e. pengawasan internal; dan f. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan. BAB II ORGANISAS! Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Organisasi Universitas terdiri atas: a. organ pengelola; b. organ pertimbangan; dan c. organ pengawasan. Bagian Kedua Organ Pengelola Pasal 5 Organ pengelola Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Fakultas; C. Pascasarjana; d. Biro; e. Lembaga; dan f. Unit Pelaksana Teknis. Paragraf 1 Rektor dan Wakil Rektor Pasal 6 Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas mem1mp1n dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor. (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. (3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan lembaga. (4 ) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. Paragraf 2 Fakultas Pasal 8 (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik pada Universitas. (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Pasal 9 Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. pengabdian kepada masyarakat; d. pembinaan sivitas akademika; dan e. pelaksanaan administrasi dan pelaporan. Pasal 11 Fakultas pada Universitas terdiri atas: a. Dharma Acarya; b. Brahma Widya; dan c. Dharma Duta. Pasal 12 Organisasi Fakultas Dharma Acarya, Fakultas Brahma Widya, dan Fakultas Dharma Duta terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Jurusan; c. Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan d. Bagian Tata Usaha. L_ Pasal 13 Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas mem1mpm dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor. Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Dekan. (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Dekan Bidang Ak.ademik; b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. (3) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan. (5) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. Pasal 15 (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan himpunan sumber daya pendukung pada Fakultas. (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 16 Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi. Pasal 17 Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Program Studi; dan d. kelompok jabatan fungsional dosen. Pasal 18 Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan kebijakan Dekan. Pasal 19 Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan. w Pasal 20 (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi. (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Koordinator. Pasal 21 (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dasen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan. (3) Jumlah jabatan dimaksud pada fungsional dosen ayat (1) ditetapkan sebagaimana berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Togas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan. Pasal 22 (1) Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas. (2) Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal23 (1) BagianTataUsaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi padaFakultas. (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaDekan. Pasal 24 BagianTata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan padaFakultas. Paragraf 3 Pascasarjana Pasal25 (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik. (2) Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaRektor. Pasal 26 Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam rumpun ilmu agama. Pasal27 Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: a. Direktur; b. WakilDirektur; c. KetuaProgramStudi; d. SekretarisProgramStudi; dan - 11 - e. SubbagianTataUsaha. Pasal28 Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunya1 tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan pada dengan ketentuan peraturan dan/atau kebijakanRektor. Pasal29 dan melaksanakan Pascasarjana sesuai perundang-undangan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama. Pasal30 KetuaProgramStudi sebagaimana dimaksud dalamPasal27 huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Program Studi berdasarkan kebijakan Direktur. Pasal31 Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua ProgramStudi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan. Pasal32 SubbagianTataUsaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 huruf e mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umurn, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan padaPascasarjana. - 12 - Paragraf4 Biro Pasal33 (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Universitas. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Pasal34 (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan, keuangan, akademik, dan kemahasiswaan pada Universitas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro melaksanakan koordinasi dengan Wakil Rektor terkait. Pasal35 Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal34, terdiri atas: a. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;dan b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama. Pasal36 Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, administrasi umum, keuangan, orgamsas1, kepegawaian, dan hukum. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; c. penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lain, dan advokasi hukum; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 38 Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 39 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan layanan kesehatan pegawai, perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan Barang Milik Negara, dan pengadaan barang dan jasa. Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan: a. urusan ketatausahaan dan kearsipan; b. urusan kerumahtanggaan dan layanan kesehatan pegawai; c. perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara; dan d. fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa. Pasal41 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan b. Subbagian Perlengkapan dan Layanan Kesehatan. (1) Subbagian Tata Pasal4 2 Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan. (2) Subbagian Perlengkapan dan Layanan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan Barang Milik Negara, dan layanan kesehatan. Pasal43 Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. Pasal44 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan; c. pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan; d. pengembangan bakat dan minat mahasiswa; e. pengembangan kelembagaan; -15 - f. pemberdayaan alumni; g. pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi; dan h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal45 Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 , terdiri atas: a. Bagian Layanan Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, danKerjaSama; dan b. KelompokJabatanFungsional. Pasal46 Bagian Layanan Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mempunyar tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerja sama, dan pengembangan kelembagaan. Paragraf 5 Lembaga Pasal47 (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalamPasal5 huruf e merupakan unsur pendukung pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan f ungsi Universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olehKetua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaRektor. - 16 - b. Lembaga Penjaminan Mutu. Pasal 49 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor. Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; penelitian ilmiah dasar dan terapan; c. pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan f. pelaksanaan administrasi Lembaga. Pasal 51 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Pusat; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. dimaks ud dalam Pas al 49 dan Pas al 50 be rdas arkan ke bijakanRe ktor. Pas al53 Se kre tarsi se bagaimana dimaks ud dalam Pas al 51 huruf b me mpunyai tugas me laks anakan pe mbe rian dukungan adminsi tras i, e valuas i, dan pe laporan ses uai de ngan ke bijakanKe tua Pas al54 (1) Pus at se bagaimana dimaks ud dalam Pas al 51 huruf c me mpunyai tugas me laks anakan pe ne lti ian dan pe ngabdian ke pada mas yarakat. (2) Dalam me laks anakan tugas se bagaimana dimaks ud pada ayat (1) , Re ktor dapat me nunj uk dose n atau te naga f ungs ional lainnyase bagaiKoordinator. (3) Pe mbukaan dan pe nutupan Pus at dli akukan oel h Re ktorses uai de ngan ke butuhan. Pas a! 55 Le mbaga Pe njaminan Mutu se bagaimana dimaks ud dalam Pas al 48 huruf b me mpunyai tugas me ngoordinas ikan, me nge ndalikan, me ngaudit, me mantau, me nilai, dan me nge mbangkan mutu pe nye le nggaraan ke giatan akade mik. Pas al56 Dalam me laks anakan tugas se bagaimana dimaks ud dalam Pas al 55, Le mbaga Pe njaminan Mutu me nye el nggarakan f ungs i: a. pe nyus unan re ncana, e valuasi program dan anggaran, se rta pe laporan; b. pe nge mbangan mutu akade mik; c. audit, pe mantauan, dan pe nilaian mutu akade mik; dan d. pe laks anaan adminsi tras iLe mbaga. Pasal 57 Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Pusat; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 58 Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai tugas membangun sistem penjaminan mutu internal Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan Rektor. Pasal 59 Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua. Pasal 60 (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu internal Universitas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator. (3) Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 6 U nitPe laksanaTe kni s Pasal61 Unit Pe laksanaTe knis se bagaimana dimaksud dal am Pasal 5 h uruf f me rupakan unsur pe nunjang dalam pe nye le nggaraan pe ndidikan padaUnvi e rsitas. Pasal62 Uni tPe laksanaTe kn is se bagaimana dimaksud dalam Pasal 61 te rdiri atas: a. Pe rpustakaan; b. Te knologiI nfo rmasi danPangkalanData; dan c. Bah asa. Pasal63 (1) Unit Pe laksana Te knis Pe rpustakaan se bagaimana dimaksud dalamPasal62 h uruf a be rada di bawah dan be rtanggung jaw ab ke pada Re ktor dan dikoordinasikan oel h WakilRe ktorBidangA kade mik danPe nge mbangan Le mbaga. (2) Unit Pe laksana Te knis Pe rpust akaan dipimpin oel h Ke pala. Pasal64 Unit Pe laksana Te knis Pe rpustakaan se bagaimana dimaksud dal am Pasal63 me mpunyait ugas me laksanakan pe nge lolaan pe rpustakaan. Pasal65 Dalam me laksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 64 , Unit Pel aksana Te knis Pe rpustakaan me nye le nggarakan f ungsi: a. pe nyusunan re ncana, program, dan anggaran; b. pe nyu sunan re ncana ke butuh an dan pe nye diaan bah an pustaka; c. pe ngolah an bah an pustaka; - 20 - d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan f. pelaksanaan administrasi. Pasal 66 Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas: a. Kepala; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. sebagaimana Pasal 67 (1) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. (2) Unit Pelaksana Teknis Teknologi lnformasi dan Pangkalan Data dipimpin oleh Kepala. Pasal 68 U nit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan sistem informasi, jaringan, dan pangkalan data. Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi; f. pengembangan dan pengelolaan jaringan; dan g. pelaksanaan administrasi. Pasal 70 Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 terdiri atas: a. Kepala; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 71 (1) Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. (2) Unit Pelaksana Teknis Bahasa dipimpin oleh Kepala. Pasal 72 Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mempunya1 tugas melaksanakan pengembangan, pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa. Pasal 73 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Unit Pelaksana Teknis Bahasa menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengembangan pembelajaran bahasa; c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; d. pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan e. pelaksanaan administrasi. Pasal 74 Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri atas: a. Kepala; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Organ Pertimbangan Pasal 75 Organ pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Senat; dan b. Dewan Penyantun. Pasal 76 Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan organ yang menyelenggarakan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan di bidang akademik. Pasal 77 Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan badan nonstruktural yang menyelenggarakan fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor. Bagian Keempat Organ Pengawasan Pasal 78 (1) Satuan Pengawasan Internal merupakan organ pengawasan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengawasan bidang nonakademik. (3) Sa tua n Penga wa sa n I nternal seba ga ima na dima ksud pa da a ya t(1) dipimpino lehKepa la. BABIl l KELOMPOKJABATAN FUNGSJONAL Pa sa l79 Keol mpo k Ja ba ta n f ungsoi na l da pa t diteta pka n pa da Universita s sesua i denga n kebutuha n ya ng dial ksa na ka n sesua i denga n ketentua n pera tura n perunda ng- unda nga n Pa sa l80 (1) Keol mpo k Ja ba ta n F ungsoi na l mempunya 1 tuga s memberika n peal ya na n f ungsoi nal da la m pela ksa naa n tuga s da n f ungsiJa ba ta n Admini stra si sesua i denga n bida ng kea hlai n da n ketera mpla n (2) Da la m peal ksa naa n t uga s seba ga ima na dima ksud pa da a ya t (1) da pa t dti eta pka n Koo rdina to r Peal ksa na F ungsi Peal ya na n F ungsio na l sesua i denga n rua ng lingkup bida ng tuga s da n f ungsiJa ba ta nAdministra si. (3) Koo rdina to r Peal ksa na F ungsi Pela ya na n F ungsio nal seba ga ima na dima ksud pa da a yat (2) mempunya i tuga s mengoo rdina sika n da n mengeol la kegai ta n pela ya na n f ungsoi na l sesua i d engan bi da ng tuga s ma sm. g- ma sm. g (4) Penuga sa n peaj ba t f ungsoi na l dai tur o leh pimpina n unit o rga nisa si a ta u pimpi na n unit kejra sesuai denga n bida ng kea hlai n da n ketera mpila n (5) Pemba gai n tuga s Koo rdina to r Pel aksa na F ungsi Peal ya na nF ungsoi na l diteta pka no lehRekto r. Pa sa l81 (1) Keol mpo kJa bata nF ungsoi na l seba ga ima na dima ksud da la m Pa sal 79 , terdi ri a ta s berba gai jenis ja ba ta n f ungsoi na l sesua i denga n bi da ng kea hlai nn ya ya ng penga ngka ta nnya sesua i denga n ketentua n perat ura n perunda ng- unda nga n. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Jenis, JenJang, dan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan. BAB IV ESELONISASI Pasal 82 Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Koordinator Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Koordinator Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal merupakan jabatan noneselon. Pasal 83 (1) Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator. (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas. BAB V TATA KERJA Pasal 85 Rektor menyusun dan menetapkan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efcktif dan efisien antarunit organisasi. Pasal 86 Rektor menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan. Pasal 87 Rektor menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Universitas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama secara berkala atau sewaktu-waktu sesua1 dengan kebutuhan. Pasal 88 Organ Universitas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Universitas maupun dalam hubungan antarlembaga. Pasal 89 Organ Universitas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan. Pasal 90 (1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditctapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan. Pasal 91 Pimpinan unit orgamsas1 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di bawahnya. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 92 Rincian tugas dan fungsi organisasi Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Pasal 93 Perubahan orgamsas1 dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sctelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 94 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 20 13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Dharma Negeri Denpasar (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 20 17 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 20 13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Hindu Dharma Negeri Denpasar (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 151 1 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 27 - Pasal 95 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri memerintahkan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2020 MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd FACHRUL RAZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1287 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RI um dan Kerja Sama Luar Negeri, , M.Si 6208 101 98903 1001

Unduh Formulir Bidikmisi IHDN Denpasar 2019

Bagi Calon Mahasiswa yang ingin melamar program Beasiswa Bidikmisi di IHDN Denpasar maka dapat mencari di laman www.ihdn.ac.id. setelah masuk dilaman tersebut maka perlu dicari dikolom penerimaan mahasiswa baru. perlu diketahui bahwa Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang diberikan bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, tetapi tetap memprioritaskan untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik agar dapat diprediksikan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan studinya di perguruan tinggi dengan tepat waktu. untuk periode tahun 2019 jumlah yang diterima bagi yang lolos bidikmisi akan mendapatkan uang RP 6.600.000 per semester dan langsung ditransfer ke buku rekening mahasiswa. Program Bidikmisi ini merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai berikut : • Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kreteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu. • Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi. • Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai (tepat waktu). Untuk bisa mendaftarkan diri sebagai peserta bidikmisi, maka harus bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut (terlampir) untuk mendapatkan formulir bidikmisi maka pembaca bisa didapat pada kolom paling bawah Download : informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sekretariat Pendaftaran : IHDN Denpasar, Jln. Ratna No. 51, Tatasan, Denpasar, Tlp. (0361)226656

Materi Ringkas LOGIKA untuk Jurusan Teologi Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar

Materi Ringkas Teologi

ARTI DAN SEJARAH LOGIKA:
bhs Latin=Logos=perkatan/sabda
bhs arab=mantiq=berkata/berucap
Istilah Logika pertama digunakan oleh zeno dari Citium (334-262 SM) pendiri School Logikos
logikos-logos(latin)= sesuatu yang diutarakan dengan pertimbangan akal (pikiran), kata percakupan dan bahasa
LOGIKOS= mengenai sesuatu yang diutarakan mengenai suatu pertimbangan akal (pikiran) mengenai kata, mengenai percakapan, atau yang berkenaan dengan bahasa.
LOGIKA=secara Etimologis adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa

Sciece=Ilmu=ada keraguan

Knowledge=Pengetahuan=tanpa ragu

Logika=cabang Filsafat yang bersangkutan dengan aturan-aturan penyimpulan yang sah, atau dapat  dicirikan sebagai suatu teori penyimpulan dedukatif atau pendekatan tentang kesalahan dari jenis2 penyimpulan yang berbeda

Logika juga bagian dari obyek Filsafat yaitu Fikir yang didalamnya membicarakan tentang aturan berfikir sehingga dapat mengambil kesimpulan yang sah.

RINGKASAN ARTI LOGIKA:

Merupakan cabang Filsafat yang menyusun, mengembangkan dan membahas asas-asas, aturan-aturan, formal dan prosedur normatif serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional

OBYEK LOGIKA

1. Obyek Material; berfikir
2. Obyek Formal; berfikir lurus dan tepat atau suatu pemikiran yang memakai metode dan aturan yang benar sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam mencari kesimpulan atas kebenaran yang diinginkan.

JENIS LOGIKA

1. Logika Kodratiah/Naturalis/alamiah: kecakapan  berlogika berdasakan kemampuan akal bawaan manusia.
2. Logika Ilmiah; memperhalus, mempertajam pikiran serta akalbudi dengan demikian akalbudi  bekerja lebih tepat, terarah, mudah dan aman sehingga terhindar dari kesesatan.

TUJUAN LOGIKA:

•      Membantu manusia untuk berfikir lurus, tepat dan teratur sehingga dapat memperoleh kebenaran dan terhindar dari kesesatan

•      Manusia dapat memakai dasar pikirannya sebelum bertindak

•      Membantu manusia untuk menganalisa segala sesuatu sehingga manusia mampu menggunakan pikirannnya sendiri dengan benar dalam memaknai sesuatu.

•      Merangsang manusia untuk bertindak berdasarkan atas pemikiran dan pertimbangan yang bersifat OBYEKTIF

•      Logika adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Ketepatan penalaran adalah kemampuan untuk menarik konklusi (kesimpulan) yang tepat dari bukti-bukti yang ada. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Secara umum logika dibedakan menjadi logika deduktif dan logika induktif.

LOGIKA DEDUKTIF

•      Logika deduktif menelaah tentang bentuk atau pola dari prinsip-prinsip penarikan kesimpulan yang sah. Logika deduktif juga disebut logika formal, karena yang dibicarakan hanyalah bentuk dari penarikan kesimpulan yang sah terlepas dari isi yang dibicarakan.

•      Cara berargumen deduktif absah manapun yang mempunyai dua premis dan suatu kesimpulan.

•      Premis-premis demikian terkait kesimpulan yang terkandung dalam premis-premis, konklusi harus menyusul

LOGIKA INDUKTIF:

•      Sedangkan logika induktif membahas tentang prinsip-prinsip penarikan kesimpulan yang sah yang bersifat umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus. Logika induktif juga disebut logika material karena berusaha menemukan prinsip penalaran yang tergantung kesesuaiannya dengan kenyataan.

SILOGISME:

•      Syllogism (ing), Syllogismos (Yun)= penggabunga, penalaran

•      Logizesthai= menggabungkan, menyimpulkan dengan penalaran.

SILOGISME ARISTOTELES:

•      Memiliki tiga pernyataan atau preposisi.

•      Dua Pernyataan pertama premis sedangkan

•      pernyataan ketiga deduksi dari edua pernyataan sebelumnya sebagai kesimpulan

•      Subjek kesimpulan terletak pada apa yang dinamakan Premis Minor.

•      Predikat esimpulan terletak pada apa yang dinamakan Premis Mayor.

Contoh:

•      Pemis Mayor: Semua manusia mati = M-P

•      Premis Minor: semua bapak bangsa manusia= S-M

•      Simpulan: semua bapak bangsa mati= S-P

SILOGISME HIPOTESA:

•      Bergumul dengan penalaran

•      Absah  yang bersifat mungkin, jika memakai pernyataan2 “Jika-maka” atau kombinasi pernyataan “jika-maka” dan pernyataan kategoris

Contoh:

•      Jika hujan, parade di batalkan

•      Maka, hujan, parade dibatalkan

•      Jika hujan, jalan menjadi basah.

•      Dan hujan

•      Maka, jalan menjadi basah

•      Gabungan proposisi hipotesa dan kategoris:

•      “jika datang badai, barometer akan turun,

•      Barometer tidak sedang turun’

•      Maka, badai tidak datang”

SLOGISME DISJUNGTIF:

•      “Entah hujan atau tidak panen akan gagal

•      tidak hujan

•      Maka, panen gagal”

•      Entah ia lahir di Jakarta atau ia lahir di Denpasar.

•      Dia lahir di jakarta

•      Maka ia tidak lahir di Denpasar

ABSAH DAN BENAR:

•      Absah=valid berkaitan dengan prosedur penyimpulannya apakah pengambilan konklusi sesuai dengan patokan atau tidak.

•      Dikatakan valid jika sesuai dengan patokan, demikian jika tidak valid berarti tidak menurut patokan sebenarnya.

Valid, premis salah= konklusi benar:

Contoh I

•      Semua pemuja Tuhan tidak baik (Salah)

•      Semua yang jahat itu baik (salah)

•      Jadi; semua yang jahat itu tidak baik. (Benar)

Contoh II

•      Semua manusia mahkluk tuhan

•      Semua manusia itu jahat

•      Semua pencuri itu baik

•      Jadi semua pencuri itu jahat

 Prosedur invalid, premis tak sah, konklusi salah:

Contoh:

•      Plato adalah filosof

•      Aristoteles bukan Plato

•      Jadi Aristoteles bukan filosof

Prosedur invalid, premis salah, konklusi benar:

Contoh:

•      Sebagian babi tidak berkaki

•      Sebagian kucing tidak makan daging

•      Jadi sebagian babi tidak makan daging

Prosedur valid, premis salah, konklusi salah:

Contoh:

•      Semua yang keras itu tidak enak

•      Kue lapis itu keras

•      Jadi kue lapis itu tidak enak

Materi Pengantar Filsafat Jurusan Teologi Hindu IHDN Denpasar

Materi Pengantar Filsafat Pertemuan Minggu ke 1-4

BAB I

PENGERTIAN FILSAFAT

            Latar Belakang Filsafat

a.      Keheranan/Ketakjuban

            Sebagian para filsuf berpendapat bahwa adanya rasa heran merupakan asal dari filsafat.

Misal:

-          Plato mengatakan “mata kita memberi pengamatan bintang-bintang, matahari dan langit”.

Dari pengamatan memberi dorongan untuk menyelidiki. Dan penyelidikan tersebut berasal dari filsafat………

-          Pada kuburan Immanuel Kant (1724 – 1804) tertulis “Coelum Stellatum Supra me, lex moralis intra me”. Kedua gejala yang paling mengherankan menurut Kant, adalah “langit berbintang-bintang diatasnya” dan “hukum moral dalam hatinya” (Harry Hamersma, Dr., 1981 hal. 11).

b.      Kesangsian

            Augustinus (354 – 430) dan Rene Descartes (1596 – 1650) berpendapat bahwa kesangsian itu merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia. Pada saat manusia melihat atau mengetahui sesuatu yang baginya merupakan hal yang baru, maka ia akan heran, kemudian ia merasa sangsi atau ragu-ragu. “Bahkan Rene Descartes terkenal dengan ucapannya. “Cogito Ergo Sum” berarti saya berpikir, jadi saya ada”. Tetapi yang dimaksud Descartes dengan “berpikir” ialah “menyadari”. Jika saya sangsikan, saya menyadari bahwa saya sangsikan. Kesangsian secara langsung menyatakan adanya saya. Dalam filsafat modern kata “”Cogito” seringkali digunakan dalam arti “kesadaran” (Bertens, K., 1979 hal. 45).

Sikap menyangsikan ini sangat berguna untuk menemukan suatu titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi.

c.       Kesadaran akan keterbatasan

Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat terutama pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Dengan kesadaran akan keterbatasan dirinya ini manusia mulai berfilsafat. Ia memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas.

d.      Ketidakpuasan

Sebelum filsafat lahir segala mitos dan mite memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Segala peristiwa alam semesta mitos upaya untuk menjelaskan. Akan tetapi makin lama jawaban yang diberikan oleh mitos tidak lagi memuaskan manusia. Ketidakpuasan akan membuat manusia melepaskan segala sesuatu yang tidak dapat memuaskannya, lalu ia akan berupaya menemukan apa yang dapat memuaskan. Ketika rasio berhasil menurunkan mitos-mitos dari singasananya, lahirlah filsafat yang pada masa itu mencakup seluruh ilmu pengetahuan.

e.       Hasrat Bertanya

Ketakjuban manusia telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan, dan ketidakpuasan manusia membuat pertanyaan-pertanyaan itu tak kunjung habis. Pertanyaan tidak boleh dianggap sepele karena pertanyaan yang membuat kehidupan serta pengetahuan manusia berkembang dan maju. Hasrat bertanya membuat manusia mempertanyakan segalanya. Pertanyaan tidak diajukan itu tidak diajukan pada wujud sesuatu, melainkan juga terarah pada dasar dan hakekatnya. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas berpikir radikal, sampai ke akar-akarnya, tetapi juga bersifat universal. Dari pertanyaan, filsafat itu ada, tetap ada dan akan terus ada. Filsafat akan berhenti apabila manusia telah berhenti bertanya secara radikal dan universal.

            Definisi Filsafat

              Kata filsafat berasal dari bahasa Arab (falsafah) yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah philosophia dan semuanya itu berasal dari bahasa Yunani Philosophia.

Kata philosophia terdiri dari kata philein yang berarti cinta = love, dan sophiae yang berarti bijaksana = wisdom. Sehingga secara etimologis filsafat berarti cinta kebijaksanaan yang sedalam-dalamnya.

Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras (582-496 SM). Arti filsafat pada saat itu belum begitu jelas, kemudian pengertian filsafat itu diperjelas seperti halnya yang banyak dipakai sekarang ini, pertama kali digunakan oleh para kaum sophist dan juga oleh Socrates (470-394).(Rapar,14,1996).

              Ada juga yang berpendapat bahwa filsafat secara harfiah mengandung arti kegandrungan mencari hikmah kebenaran dari arif kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan. Maka dapatlah dikatakan bahwa secara etimologis filsafat berarti mencintai kebijaksanaan dan mendambakan pengetahuan.

            Definisi Filsafat Menurut Para Filsuf

a.       Bahwa filsuf pra-sokratik bahwa filsafat adalah ilmu berupaya untuk memahami hakekat alam dan realitas yang ada dengan mengandalkan akal budi.

b.      Plato mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menarik kebenaran yang asli dan murni. Dan juga beliau mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan azas-azas yang paling akhir dari sesuatu yang ada.

c.       Aristoteles (murid Plato) mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsif-prinsif dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Dan juga mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mempelajari “peri ada selalu peri ada” (being as being) atau “peri ada sebagaimana adanya” (being is such).(Lasiyo dan Yuwono,10,1985).

d.      Rene Descrates filsuf Prancis yang termasyur dengan argumen je pense donc  atau dalam bahasa latic cogito ergo Sum ( aku berpikir maka aku ada), ia mengatakan bahwa filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal pendidikannya adalah mengenal Tuhan, alam, dan manusia.

e.       William James, filsuf Amerika (tokoh pragmatisme dan pluralisme) filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebat untuk berpikir yang jelas dan tenang.(Rapar,17,1996)

f.       R.F. Berling (Guru Besar di UI dalam bukunya Filsafat Dewasa) mengatakan bahwa filsafat memajukan pertanyaan tentang kenyataan seluruhnya atau tentang hakekat asas, prinsip dari kenyataan. Berling juga mengatakan bahwa filsafat adalah suatu usaha untuk mencapai radi-radi atau akar kenyataan dunia wujud, juga akar pengetahuan tenang diri sendiri.

Konsep atau gagasan dan definisi filsafat yang begitu banyak tidak perlu membingungkan, bahkan menunjukkan betapa luasnya samudra filsafat. Perbedaan-perbedaan sendiri merupakan suatu keharusan bagi filsafat sebab kesamaan dan kesatuan pemikiran serta pandangan justru mematikan dan menguburkan filsafat untuk selama-lamanya.

            Obyek dan Sudut Pandang Filsafat

            Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai obyek, yang dibedakan menjadi dua:

1.      Obyek material

2.      Obyek formal

1.          Obyek material (material object)

            Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai obyek atau bahan yang dijadikan sasaran penyelidikan.

Misal:

Ilmu kedokteran, ilmu sastra, psikologi, kesemuanya itu mempunyai obyek material manusia

2.          Obyek formal (formal object)

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai mempunyai obyek formal atau sudut pandang tertentu terhadap obyek material.

Misal:

-          Ilmu kedokteran obyek formalnya keadaan fisik manusia.

-          Ilmu sastra obyek formalnya hasil karya manusia.

-          Psikologi obyek formalnya proses kejiwaan manusia.

Adapun obyek material dari filsafat adalah segala sesuatu yang ada yang meliputi:

1.      Yang ada dalam kenyataan.

2.      Yang ada dalam pikiran

3.      Yang ada dalam kemungkinan.

            Sedangkan obyek formal filsafat yaitu sudut pandang yang menyeluruh, secara umum, sehingga dapat mencapai hakekat daripada obyek materialnya (Lasiyo dan Yuwono,6,1985).

           

Sudut Pandang Filsafat

            Istilah filsafat  kadang-kadang ditentukan artinya dengan way of life, Weltanschauung, Wereldbeschouwing, Wereld en levens, beschouwing; pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup.

            Filsafat sebagai Weltanschouung atau pandangan dunia merupakan pandangan hidup manusia yang dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Juga di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Yang kesemuanya itu akan tercermin dalam sikap hidup dan cara hidup. Sikap dan cara hidup ini diarahkan pada tujuan hidup yang dapat diketahui setelah manusia memikirkan dirinya sendiri. Manusia di dalam memikirkan dirinya sendiri tidak bisa lepas dalam hubungannya antara ia dengan dirinya, dengan alam semesta dan dengan pencipta. Pandangan hidup yang sudah meningkat menjadi tujuan hidup, kemudian menjadi pendirian hidup, pegangan hidup dan akhirnya menjadi pedoman hidup.

            Jika filsafat sudah menjadi pandangan hidup seseorang maka ia akan selalu seimbang dalam pribadinya, dapat mawas diri dan tidak bersifat emosional. Ia akan menjadi dewasa dalam berpikir dalam arti selalu mengadakan penyelidikan secra kritis, bersifat terbuka, toleransi dan selalu bersedia meninjau setiap persoalan yang dihadapi secara menyeluruh artinya dari semua sudut pandangan sehingga akhirnya filsafat akan menjadi lebih penting daripada hal-hal lain yang diketahuinya sendiri. Oleh karena itu maka filsafat akan tercermin di dalam tindakannya sehari-hari dan akan mewarnai seluruh aspek kehidupan.(Lasiyo dan Yuwono,3,1985).  

                      Ciri-Ciri Filsafat

            Manusia yang sedang memikir atau mengevaluasi segenap pengetahuanyang telah dimiliki dengan berfilsafat. Pemikiran kefilsafatan itu menurut Drs. Suryadi M.P. mempunyai karakteristik sendiri yaitu:

-          Menyeluruh, artinya pemikiran yang luas.

-          Mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental.

-          Spekulatif, artinya hasil pemikiran yang di dadapat dijadikan dasar bagi pemikiran-pemikiran selanjutnya (Suryadi,M.P, Drs. 1984, hal. 19)

            Sunoto dalam bukunya yang berjudul “Mengenal Filsafat Pancasila 1’ menyebutkan ciri-ciri dari filsafat yaitu: deskriptif, kritik atau analitik, evaluatif atau normatif, spekulatif dan sistematik

a.          Deskriptif, adalah

Merupakan suatu uraian yang terperinci tentang aspek-aspek sesuatu yang penting, memberikan keterangan bagaimana hal itu bekerja (The Liang Gie, 1977, Hal 64).

b.          Kritik atau Analitik

-          Menurut Williem Alston menyatakan bahwa tugas yang pertama dari filsafat yakni analisa pengertian, hal ini beliau memberikan alasan bahwa filsafat cocok untuk menghasilkan kejelasan dan ketegasan sehubungan dengan konsep dasar,  mana kita memikirkan  dunia dan akehidupan manuisia. (The Liang Gie, 1977 hal. 65).

-          Karena filsafat mempunyai ciri yang kritik dan analitik maka sering didefinisikan sebagai pencaruan arti atau suatu kegiatan manusia utuk menemukan kejelasan terhadap istilah-istilah

c.           Evaluatif atau normatif

Dengan mengadakan penilaiaan atau evaluasi berarti bahwa manusia igin menetapkan norma-norma dan dari norma-norma itu dijadikan pedoman atau tolak ukur tindakan manusia.

d.          Spekulatif

Sebagai kegiatan akal budi manusia filsafat merupakan suatu perekaan atau spekulasif. Manusia dengan kemampuannya mengadakan penjajagan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi sehari-hari secara tuntas.

e.           Sistematik

Filsafat merupakan suatu sistem, hal ini berarti bahwa filsafat mempunyai beberapa unsur yang dapat dibedakan secara jelas. Unsur-unsur itu tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Setiap unsur yang satu dengan yang lainnya saling pengaruh mempengaruhi saling mendukung dan membentuk suatu kesatuan atau kebulatan dan merupakan suatu sistem. Jadi unsur-unsur itu tidak bisa dipisah-pisahkan hanya saja bisa dipilah-pilahkan.